JAMBI – Merujuk rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), secara bulanan Inflasi Provinsi Jambi pada Bulan Desember 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,44% (mtm). Secara tahunan Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 1,43% (yoy), terpantau lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% (yoy). Secara bulanan inflasi Provinsi Jambi disumbangkan oleh peningkatan harga pada komoditas Cabai Merah dengan andil sebesar 0,12%, Ikan Serai dengan andil sebesar 0,06%, Beras dengan andil sebesar 0,06%, Ikan Nila dengan andil sebesar 0,05% dan Cabai Rawit dengan andil sebesar 0,05%.
Peningkatan harga Cabai Merah dan Cabai Rawit diindikasi terjadi oleh stabilisasi harga seiring dengan berlalunya periode panen raya yang sempat menyebabkan deflasi signifikan pada harga komoditas pada beberapa bulan sebelumnya. Peningkatan harga Beras diindikasi oleh peningkatan harga dari tingkat petani di wilayah Kerinci utamanya untuk kategori Beras Premium. Peningkatan harga Ikan Serai dan Ikan Nila diindikasi terjadi seiring dengan penurunan jumlah tangkapan nelayan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat akan komoditas pada momentum HBKN Nataru. Di sisi lain, inflasi bulanan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas Angkutan Udara, Tomat, Kentang, Vitamin, dan Bawang Merah. Penurunan harga Bawang Merah diindikasi oleh normalisasi harga pasca intervensi TPID sehubungan pengendalian harga komoditas yang sebelumnya terpantau sedikit di atas HET. Penurunan harga Tomat dan Kentang diindikasi oleh meningkatnya pasokan di tengah relatif stagnanya permintaan masyarakat akan komoditas hortikultura. Penurunan harga Vitamin diindikasi oleh penyesuaian harga oleh produsen. Lebih lanjut penurunan harga Angkutan Udara diindikasi oleh adanya intervensi TPIP bersinergi dengan beberapa BUMN terkait dalam menurunkan harga tiket angkutan udara pada momentum HBKN Nataru selaku salah satu periode puncak mobilitas masyarakat.
Rincian perkembangan inflasi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
Inflasi Kota Jambi:
Bulanan: 0,41% (mtm)
Tahun Berjalan: 1,16% (ytd)
Tahunan: 1,16% (yoy)
Cabai Merah menjadi komoditas penyumbang inflasi utama di Kota Jambi dengan andil sebesar 0,15%. Diikuti dengan Cabai Rawit (andil 0,06%), Ikan Nila (andil 0,06%), Kangkung (andil 0,03%) dan Ketimun (andil 0,03%). Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga Angkutan Udara (andil -0,08%), Vitamin (andil -0,03%), Tomat (andil -0,02%), Kentang (-0,02%) dan Petai (andil -0,02%).
Inflasi Kabupaten Bungo:
Bulanan: 0,30% (mtm)
Tahun Berjalan: 2,04% (ytd)
Tahunan: 2,04% (yoy)
Di Kabupaten Bungo, Cabai Merah merupakan komoditas penyumbang inflasi utama dengan andil sebesar 0,10%. Diikuti dengan Jengkol (andil 0,07%), Kangkung (andil 0,06%), Daging Ayam Ras (andil 0,05%) dan Bayam (andil 0,04%). Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga Beras (andil -0,06%), Angkutan Udara (andil -0,05%), Tomat (andil -0,03%), Sabun Mandi Cair (andil -0,01%), dan Semangka (andil -0,01%).
Inflasi Kabupaten Kerinci:
Bulanan: 0,73% (mtm)
Tahun Berjalan: 2,07% (ytd)
Tahunan: 2,07% (yoy)
Di Kabupaten Kerinci, Beras merupakan komoditas penyumbang inflasi utama dengan andil sebesar 0,29%. Diikuti dengan Ikan Serai (andil 0,28%), Ikan Tongkol (andil 0,12%), Minyak Goreng (andil 0,10%) dan Kelapa (andil 0,06%). Namun demikian inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga Bawang Merah (andil -0,15%), Kentang (andil -0,06%), Tomat (andil -0,04%), Terong (andil -0,03%) dan Bahan Bakar Rumah Tangga (andil -0,01%).
Ke depan, TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota akan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui berbagai program kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali pada tahun 2025 didukung berlanjutnya sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi.
(*)
